BAWAS LANDAK TUAN RUMAH RAPAT EVALUASI NETRALITAS

Ngabang, Humas Bawaslu Landak — Bawaslu Kabupaten Landak menjadi tuan rumah dalam kegiatan bertajuk "Rapat Evaluasi Pengawasan Netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pemilihan 2024" yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat. Acara ini berlangsung di ruang sidang Bawaslu Kabupaten Landak, Ngabang dan dihadiri oleh koordinator divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat (05/02/2025).

Turut hadir dalam rapat tersebut, Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat, Agnesia Ermi dan Uray Juliansyah, yang memberikan arahan langsung terkait kegiatan rapat ini dan memaparkan bagaimana tahapan Pemilihan 2024 telah di lalui. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengawasan yang telah dilakukan serta merumuskan langkah-langkah strategis guna memperkuat pengawasan pada tahapan-tahapan berikutnya.

Anggota Bawaslu Kabupaten Landak, Lomon, dalam sambutannya menyampaikan bahwa pengawasan netralitas ASN, TNI, dan Polri merupakan bagian krusial dalam menjaga integritas pemilu. 

“Netralitas aparatur negara adalah kunci untuk memastikan proses demokrasi berjalan jujur dan adil. Kita harus berkomitmen untuk terus memperkuat pengawasan demi mewujudkan Pilkada yang berkualitas,” ujarnya.

Sementara itu, Agnesia Ermi menekankan pentingnya kolaborasi antar-Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Barat dalam pengawasan netralitas. Ia juga mengingatkan mengenai potensi pelanggaran netralitas yang masih harus diwaspadai, khususnya dalam penggunaan media sosial oleh ASN. 

“Penguatan kapasitas pengawas dan sinergi antar-lembaga perlu ditingkatkan untuk menutup celah pelanggaran,” tutur wanita ramah senyum ini.

Uray Juliansyah menambahkan, evaluasi ini juga mencakup pembahasan mengenai laporan dugaan pelanggaran yang melibatkan ASN, TNI, dan Polri selama tahapan Pemilihan 2024. Menurutnya, transparansi dalam penanganan laporan serta penindakan yang tegas akan menjadi contoh baik bagi masyarakat. 

“Kita ingin menunjukkan bahwa pengawasan Bawaslu benar-benar hadir dan bekerja secara profesional,” katanya.

Pada sesi diskusi, peserta rapat membahas berbagai kendala yang dihadapi di lapangan, seperti kurangnya pemahaman sebagian ASN mengenai aturan netralitas serta terbatasnya sumber daya pengawasan. Beberapa rekomendasi muncul dari diskusi ini, antara lain peningkatan sosialisasi aturan netralitas kepada ASN, TNI, dan Polri serta optimalisasi penggunaan teknologi dalam pemantauan aktivitas yang berpotensi melanggar.

Rapat ditutup dengan penekanan kembali mengenai pentingnya komitmen bersama dalam menjaga netralitas dan independensi penyelenggara Pemilu. Dengan adanya evaluasi ini, diharapkan pengawasan netralitas aparatur negara pada Pemilihan maupun Pemilu kedepan dapat berjalan lebih optimal dan kredibel.